Mataram - Wali Kota Mataram H. Ahyar Abduh beri pembekalan Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) Pasis Dikreg XLVII Sesko TNI Tahun Anggaran 2020, Rabu (23/09/2020), bertempat di Aula Pendopo Wali Kota Mataram.
Dalam KKDN tersebut Wali Kota Mataram H. Ahyar Abduh menyampaikan perkembangan Kota Mataram dalam sekup pertumbuhan ekonomi maupun Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta pertan penting Kota Mataram dalam tata ruang wilayah nasional maupun regional.
Dalam pertumbuhan ekonomi, tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Kota Mataram pasca gempa bumi mulai terhitung meningkat. PDRB (ADHK) Kota Mataram pada tahun 2019 tercatat 13,82 Triliun Rupiah, dan laju pertumbuhan ekonomi tumbuh meningkat menjadi 5,58 persen pada tahun 2019. Hal ini didukung dengan laju inflasi yang relatif berhasil dikendalikan, dimana pada tahun 2019 berada pada angka 1,76 persen.
Dalam Indeks Pembangunan Manusia, saat ini penduduk Kota Mataram sebanyak 486.715 jiwa dan tingkat kepadatan 7.940 jiwa per kilometer persegi. Angka IPM Kota Mataram berada pada angka 79,10 artinya termasuk dalam kategori TINGGI.
Sementara dalam Tata Ruang Wilayah Nasional, Kota Mataram ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional yang berfungsi sebagai simpul utama transportasi serta kegiatan perdagangan dan jasa skala regional. Dan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Provinsi Mataram Metro di bidang pertumbuhan ekonomi dan sebagai kawasan pariwisata dengan konsep MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions).
Wali Kota Mataram H. Ahyar Abduh juga menekankan strategisnya posisi Kota Mataram dalam pembangunan nasional maupun regional, ditambah saat ini peluang di sektor pariwisata terbuka dengan dikembangkannya Geopark Rinjani dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Posisi Kota Mataram yang strategis tentu akan mendapatkan banyak manfaat. Namun, di sisi lain ini juga berarti terbukanya pintu masuk bagi wisatawan baik domestik maupun manca negara yang memungkinkan masuknya juga pengaruh buruk yang mengancam kestabilan kamtibmas, misalnya narkoba.
“Karena itulah, perlu adanya sifat kesemestaan yang dikembangkan dengan melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta sarana prasarana nasional yang dipersiapkan secara dini oleh pemerintah, serta diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut.” Ungkapnya.
Diakhir pembekelan Wali Kota mengingatkan pertahanan negara merupakan hak dan kewajiban seluruh komponen bangsa, dan bela negara menjadi sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.(LNG04)
@lombokepo
