Mataram - - Informasi yang berbobot dan bermanfaat memiliki dampak yang positif bagi masyarakat. Nilai kebaikan dari sebuah informasi yang sehat tentu akan membangun rasa optimisme. Kalau optimisme sudah terbentuk, maka produktivitas masyarakat juga akan meningkat. Untuk itu, peran media dalam menyajikan informasi yang berkualitas sangat berpengaruh agar masyarakat teredukasi di era Nurut Tatanan Baru (NTB) seperti saat ini.
Sebaliknya, jika media tidak profesional dalam menyajikan informasi tentu akan berdampak negatif bagi khalayak. Selain menimbulkan kegaduhan, produktivitas masyarakat juga berpotensi terganggu. Karena itu, diharapkan peran semua media baik media mainstream, media online dan media elektronik ikut menyukseskan dan mensosialisasikan "NTB" kepada masyarakat.
Hal itu diungkapkan oleh Kepala Dinas Kominfotik NTB, I Gede Putu Aryadi saat menjadi narasumber pada acara dialog berugaq dengan tema "Peran Media Dalam Menyukseskan Tatanan Baru" di Studio TVRI NTB, Senin (24/08). Hadir pula Narasumber dari Wakil Ketua KPID NTB, Andayani.
"Marwah membangun NTB Gemilang sangat ditentukan oleh kemampuan kita menguasai dan memanfaatkan informasi untuk sesuatu yang produktif," jelas pria yang akrab disapa Gede itu.
Menurutnya, dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, masyarakat memiliki portal untuk dapat berpartisipasi aktif dalam menyajikan informasi di ruang- ruang publik. Potensi ini juga sangat berperan untuk membangun NTB gemilang ke depan jika dikelola dengan baik.
"Ini merupakan tanggung jawab kita semua bukan hanya pemerintah, termasuk peran dari masyarakat agar bijak menyaring berbagai informasi yang ada. Kami tidak alergi dengan kritikan, pemerintah tentu menjadi pendengar yang baik," jelasnya.
Mantan Irbansus Inspektorat Provinsi NTB tersebut mengakui, pandemi Covid-19 saat ini juga dibarengi dengan banyaknya" virus" hoax. Dan yang paling parah adalah hoax tersebut tidak mengedukasi dan cenderung menyebabkan masyarakat menganggap Pandemi Covid-19 adalah ilusi semata.
"Meskipun begitu, kita tidak boleh menyerah. Pengawasan dan tracing terus dilakukan oleh pemerintah, TNI, Polri di ruang-ruang publik. Begitu juga kami juga mendorong lembaga penyiaran di NTB untuk tetap mensosialisasikan protokol Covid-19 untuk menyambut tatanan baru," tutupnya.
Senada dengan itu, Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) NTB, Andayani menjelaskan, peran KPID seperti yang diamanatkan oleh UUD Penyiaran Nomor 33 Tahun 2002 terus melakukan pengawasan dan sosialisasi kepada lembaga-lembaga penyiaran di NTB. Salah satunya, adalah tidak boleh menyajikan informasi bohong, informasi yang menyesatkan atau konten tentang kekerasan.
"Begitupun sosialisasi protokol Covid-19 kepada lembaga penyiaran, seperti radio dan televis lokal yang ada di NTB. Alhamdulillah hampir semua lembaga penyiaran sudah melakukan sosialisasi masif kepada masyarakat tentang pentingnya menerapkan prorokol kesehatan," katanya.
Meski begitu, lanjutnya, seiring perkembangan teknologi informasi yang ditandai dengan munculnya media-media baru saat ini. Sehingga penyebaran informasi menjadi tidak terbatas, bahkan berpotensi informasi hoax atau disinformasi yang merugikan. Tidak sedikit media yang mengambil sumber dari sosial media dan tokoh-tokoh yang belum memiliki kapasitas yang memadai.
"Ditengah perkembangan informasi saat ini, masyarakat diharapkan dapat mengambil sumber informasi yang terpercaya. Hati-hati posting informasi yang tidak baik, karena aka berhadapan dengan hukum," tegasnya. (Man@kominfo/LNG04)
@lombokepo
