Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah saat menyampaikan arahan pada Survey Akreditasi Rumah Sakit Provinsi NTB, oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS), di Aula Rinjani RSUD Provinsi NTB, Selasa (18/02/2020).
"Hari ini rumah sakit Provinsi NTB kembali ingin membuktikan bahwa rumah sakit ini adalah rumah sakit yang sungguh-sungguh ingin melayani masyarakat di Provinsi NTB dengan mutu yang terbaik," ungkap Wagub yang akrab disapa Umi Rohmi.
Umi Rohmi mengimbau seluruh jajaran manajemen rumah sakit untuk tidak memaknai akreditasi ini sebagai kewajiban atau rutinitas. Apalagi kalau segala sesuatu itu hanya dipersiapkan pada saat akreditasi. Namun, harus menjadi kebutuhan yang bermuara pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
"Saya sangat yakin, karena komitmen kita di Provinsi NTB ini dari segi kesehatan adalah menjadi prioritas utama. Maka akreditasi ini bukan sesuatu yang luar biasa. Karena memang sesungguhnya ini hanya memberikan bukti saja, apa yang sudah dilakukan selama ini," tegasnya.
Yang namanya pelayanan, kata Wagub, harus ada pembuktiannya. Namun, Wagub yakin persiapan yang sudah dilakukan selama ini sangat baik. Karena rumah sakit umum provinsi ini memang berkomitmen tinggi untuk melayani masyarakat dengan kualitas terbaik.
Wagub juga meminta seluruh manajemen, mulai dari cleaning service hingga direktur rumah sakit untuk senantiasa menunjukkan wajah bahagia dan ceria kepada siapapun. Kita katanya harus membuktikan kepada masyarakat bahwa kita tidak main-main dari segi kesehatan. Termasuk dalam hal yang paling penting adalah bagaimana melayani masyarakat NTB dan melayani visitor-visitor.
Sebagai daerah pariwisata, tentu akan banyak orang yang datang ke rumah sakit NTB, termasuk para wisatawan mancanegara. Sehingga, peningkatan standar kualitas pelayanan menjadi keharusan.
"Jangan pernah puas. Karena apa yang kita capai saat ini masih banyak orang yang jauh lebih baik. Itu harus tetap menjadi acuan kita. Apapun yang kita capai menjadi pemicu bagi kita untuk terus, minimal mempertahankan. Dan bagaimana secepatnya mencapai nilai akreditasi yang lebih baik di masa yang akan datang," jelasnya.
Direktur RSUP NTB, dr. H. Lalu Hamzi Fikri, MM, M.Ars melaporkan dasar hukum akreditasi tersebut adalah UU Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Dalam UU tersebut diwajibkan bagi rumah sakit untuk melakukan akreditasi sekali dalam tiga tahun. Namun, setiap tahun tetap dilakukan evaluasi.
"Akreditasi ini adalah sebuah kebutuhan bagi rumah sakit, bagaimana melayani pesien," ungkapnya.
Ia juga menyampaikan bahwa target jajarannya pada akreditasi ini adalah minimal mempertahankan bintang lima atau akreditasi paripurna. Kalau berhasil katanya, maka target selanjutnya adalah membawa RSUP menuju akreditasi internasional.
Ia juga menjelaskan bahwa dukungan Gubernur dan Wakil Gubernur terhadap bidang kesehatan sangat besar. Termasuk program zero waste telah diterapkan di lingkungan rumah sakit. Ia bersama seluruh jajaran rumah sakit sudah mulai menghijau halaman. Termasuk termasuk juga tidak ada lagi jajarannya yang membawa air kemasan plastik. Semua membawa Tumbler.
Sementara itu, survei akreditasi RSUP NTB tahun 2020 ini dipimpin oleh Dr. Ismojo Djati, M. Sc, dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Hadir juga sejumlah surveyor untuk Bidang Medis, Bidang Perawat serta Bidang Manajemen.
Para surveyor ini akan berada di RSUP hingga 22 Februari 2020 mendatang. Selain survei lapangan, tim tersebut akan melakukan pertemuan serta wawancara denga sejumlah pihak terkait.
@lombokepo
