Giri Menang - Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tengara Barat (NTB), dinilai mampu menekan angka stunting. Lombok Barat bahkan dipilih pemerintah pusat sebagai daerah percontohan penurunan stunting pada 2017 lalu. Angka kasus stunting di Lombok Barat pada tahun 2008 lalu mencapai lebih dari 49 persen. Tahun 2013, turun menjadi 39 persen. 2016 menjadi 36 persen dan tahun 2018 masih berada pada angka 33 persen.
“Alhamdulillah berkat intervensi, sekarang (tahun 2019) posisi angka stunting berada pada angka 23,2 persen,” sebut Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid di hadapan Menteri Kesehatan RI Letjen TNI (Purn) dr. Terawan Agus Putranto pada acara Serah Terima Aset Intervensi Kesehatan Lingkungan oleh Kementerian Kesehatan di Aula Utama Kantor Bupati di Giri Menang, Kamis (5/12/2019).
Kata bupati, angka 23,2 persen berada pada angka di atas rata-rata provinsi NTB, bahkan di atas rata-rata nasional. Ini memang dampak dari berbagai macam intervensi yang dilakukan. Intervensi dilakukan diawali dari hulu. Bahkan sejak awal tahun 2019, dilakukan yang betul-betul hulu, yakni dengan melakukan intervensi di sekolah dasar (SD). Tapi karena keterbatasan kemampuan, hanya dilakukan sebanyak 48 sekolah saja. Intervensi ini dalam bentuk pemberian penambah darah dan sarapan bersama setiap minggu.
“Sarapan bersama ini sistemnya murid sendiri yang bawa makanan dari rumah. Cuma kami berikan bimbingan, mana makanan yang memenuhi gizi dan syarat-syarat kesehatan,” papar Bupati Fauzan.
Terkait dengan ini, secara formal, pihak Dinas Kesehatan Lombok Barat sudah melakukan kerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Secara berkala pula dilakukan evaluasi langsung ke tingkat kesatuan yang terkecil. Hasil peningkatannya luar biasa, karena intervensi dari hulu ini dimulai sejak tahun 2006 melalui program GAMAK (Gerakan Anti Merariq Kodeq), termasuk gerakan E-Posyandu, dan E-Pustu. Dan yang terbaru adalah, melalui aplikasi dokter Sapto Anthro yang diciptakan oleh dr. Sapto dari Puskesmas Sekotong.
Atas keberhasilan ini, Kementerian Kesehatan RI melalui Direktorat Kesehatan Lingkungan, Ditjen Kesehatan Masyarakat mengendus positif. Melalui program Intervensi Kesehatan Lingkungan tahun 2019, Kabupaten Lombok Barat mendapatkan paket stimulan untuk pembangunan jamban keluarga, tempat pembuangan sampah, dan sarana cuci tangan pakai sabun. Penyerahan secara simbolis diberikan kepada Bupati Fauzan Khalid untuk kemudian diserahkan kepada sembilan kepala desa dan satu Pondok Pesantren. Tujuannya, untuk mempercepat ODF (Open Defecation Free) atau Tidak Buang Air Besar Sembarangan dan penurunan kasus stunting. Dari 122 desa yang ada di Kabupaten Lombok Barat sampai dengan saat ini masih ada 16 desa yang belum ODF.
Di tempat yang sama, Menteri Kesehatan RI, Letjen TNI (Purn) dr. Terawan Agus Putranto menyatakan, sesuai arahan Presiden Jokowi bahwa, dua isu kesehatan utama yang harus segera diselesaikan adalah stunting dan jaminan kesehatan nasional (Jamkesnas).
“Kita di sini bicarakan stunting saja, karena kesehatan nasional terlalu banyak komponen yang terlibat. Di sini, saya sama pak bupati dan ketua PKK saja, ndak usah jauh-jauh,” kata Menteri Terawan.
Menyikapi pertemuan ini, menteri menyoroti sanitasi lingkungan dan air minum. Ini sebenarnya merupakan hak azasi manusia. Harus ada akses, karena hakekat untuk hidup, kata menteri, yang pertama harus ada sumber air sebagai sumber kehidupan. Menurut menteri yang pernah lama tinggal di Lombok ini mengaku, kurangnya sanitasi dan lingkungan mengakibatkan tingginya sumber penyakit, maka dampaknya adalah stunting.
Stunting sendiri tidak hanya dipicu oleh asupan gizi yang kurang mencukupi. Sanitasi yang baik seperti stop BAB sembarangan, cuci tangan pakai sabun, dan pengelolaan air untuk minum dan makan juga memegang peranan penting dalam pencegahan stunting.
Sanitasi yang buruk dapat memicu kerusakan dinding usus akibat paparan bakteri. Akibatnya hal itu turut mengganggu penyerapan zat gizi makanan sehingga berdampak pada gangguan tumbuh kembang pada bayi dan balita.
“Pencegahan stunting ini bisa melalui intervensi yang sensitif seperti, pemberian stimulan, peningkatan sanitasi berkualitas sebagai pemenuhan layanan masyarakat dan pemerintah. Semua ini untuk meningkatkan SDM di Indonesia Maju 2045,” jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Kesehatan dr. Terawan dan rombongan didampingi Bupati H. Fauzan Khalid mengunjungi Desa Kuripan. Desa ini merupakan salah satu penerima bantuan asset program intervensi kesehatan lingkungan dari Kementerian Kesehatan RI.
@lombokepo
