Sumbawa Barat - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Pihaknya bukan tidak serius menanggapi terkait masalah penganguran di Tanah Pariri Lema Bariri ini.
Mohammad Hatta, Wakil Ketua Komisi I DPRD KSB menjelaskan bahwa salah satu contoh penyebab meningkatnya angka penganguran di KSB. Dikarena jumlah angka lulusan sekolah SMA yang tidak bisa melanjutkan study ke perguruan tinggi.
Sambung Hatta, Faktor tidak bisa melanjutkan karna masalah ekonomi keluarga, secara otomatis menyumbang terhadap sektor angka pengangguran, disertai juga pasca S1 banyak yang belum kerja, Sedangkan pos lapangan pekerjaan yang tersedia belum bisa di manfaatkan secara maksimal oleh Dinas terkait.
"Komisi I selalu mengawasi serta terus mendorong eksekutif untuk menciptakan formulasi agar penganguran di KSB dapat di tekan semisalnya memaksimalkan peluang kerja yang sudah tersedia seperti objek Batu Hijau Projek baik perusahaan induk maupun subkonnya dan perusahaan swasta lainnya yang beroperasi di seantero KSB.
Ia juga meminta eksekutif menciptakan lapangan pekerjaan baru seperti praktek droping naker dari luar KSB oleh perusahaan yang masuk ke KSB juga wajib di tekan," ujar Hatta sapaan akrab Wakil Ketua Komisi I DPRD KSB, Rabu (4/12).
Lanjut Hatta, para pencari kerja KSB wajib diprioritaskan oleh Pemda dan seluruh perusahaan yang ada beroperasi di wilayah KSB, tidak terkecuali.
Dia juga mengatakan, Komisi I juga sudah menelurkan Peraturan Daerah (Perda) Ketenagakerjaan yang juga punya semangat untuk menuju ke penurunan angka penggangguran kita.
Kemudian UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) KSB kita dorong untuk di upgrade guna menciptakan jebolan-jebolan BLK yang siap pakai di pasar kerja yang ada di KSB, Khsusnya Perusahaan-Perusahaan Tambang yang ada di Batu Hijau, salah satu contoh sebelum peserta BLK KSB di sertifikasi maka wajib kiranya peserta tersebut di magangkan pada perusahaan yang ada di KSB khususnya Batu Hijau," kata Hatta.
Hatta juga menambahkan, terkait pernyataan seseorang yang mengatakan bahwa Komisi I hanya berkoar-koar saja, tentu itu pernyataan yang sangat lucu dan cenderung tidak paham akan fungsi-fungsi Lembaga Negara di Daerah, hal ini sangat kita sesalkan, sementara tugas kita tentu mencerdaskan dan meluruskan pemahaman akan tugas pokok dan fungsi cabang-cabang Lembaga Negara.
Dan ketika anggota DPRD KSB dikatakan berkoar-koar atau berbicara lantang itu adalah bagian dari tugas konstitusi sebagai anggota DPRD, parlemen itukan gedung berbicara, iyah, kami anggota-anggota DPRD ditugaskan untuk berbicara. Sekali lagi pahami dulu terkait tupoksi Lembaga Negara dan jangan minta atau memaksakan DPRD seperti Eksekutiflah," geram Hatta.
Walaupun demikian Hatta sangat memaklumi pernyataan tersebut, Karena pasti semangat dan tujuannya kita sama untuk menekan angka pengangguran yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat," tutup Wakil Ketua Komisi I DPRD KSB. (LNG05)
@lombokepo
