"Di Pemprov ini, kita mendapatkan informasi langsung dari masyarakat, melalui beberapa program diantaranya Jumpa Bang Zul dan Umi Rohmi, aplikasi NTB Care, medsos-medsos yang kita miliki, semua OPD pun kami wajibkan punya medsos," terang Wakil Gubernur.
Melalui program tersebut, Pemprov NTB dapat langsung mengelola saran, kritikan maupun informasi dan dapat diolah tanpa memakan waktu lama. "Data adalah sesuatu yang penting di era ini, data itu adalah harta untuk merencanakan NTB kedepan, satu data adalah acuan semua perangkat untuk bersinergi dengan baik," tutur Wagub.
Umi Rohmi, sapaan akrabnya mengatakan, salah satu program yang dapat dijadikan sebagai sumber data adalah program Revitalisasi Posyandu. "Posyandu adalah jalur untuk pendataan, karena kegiatan posyandu dilaksanakan setiap bulan pada tingkat dusun dan dibarengi dengan pendataan oleh para kader," kata Ummi Rohmi.
Selain Revitalisasi Posyandu, Umi Rohmi juga menyampaikan informasi terkait pariwisata dan program zero waste yang sedang dijalankan.
Pencanangan program satu data yang digagas oleh Provinsi NTB mendapat apresiasi oleh Yayasan Transparansi Sumberdaya Ekstraktif-Publish What You Pay Indonesia.
Direktur Publish What You Pay Indonesia, Maryati Abdullah mengungkapkan ketertarikannya pada program NTB yang satu ini. Ia berencana mengundang Wakil Gubernur NTB untuk hadir dalam acara Implementasi Satu Data dan Tata Kelola Sektor ESDM yang juga dihadiri oleh perwakilan Kemenko Perekonomian, Edy Widarto.
Publish What You Pay Indonesia merupakan koalisi masyarakat sipil untuk transparansi dan akuntabilitas tata kelola sumber daya ekstraktif migas, pertambangan dan sumber daya alam yang terafiliasi dalam kampanye Publish What You Pay di tingkat global.
(LNG01)
@lombokepo
