Mataram - Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah berbagi tips untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan. Wagub Ummi Rohmi menyampaikan, Pemerintah Provinsi NTB saat ini, di bawah kendali Gubernur, Dr. H. Zulkieflimansyah dan dirinya telah menetapkan sejumlah program untuk mengatasi permasalahan kemiskinan di NTB. Di antaranya, peningkatan produktifitas pertanian secara umum, oropariwisata dan industrialisasi.
Hal itu di sampaikan Wakil Gubernur saat Wawancara dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Mahkota-Jakarta, di Ruang Kerja Gubernur, Senin (08/04).
Wagub Ummi Rohmi mengurangi program unggulan yang sudah ditetapkan itu, kemudian diterjemahkan dalam bentuk program yang lebih kongkrit. Diantaranya, sanitasi air besih, revitalisasi posyandu, zero waste, program desa wisata dan program lainnya.
Untuk memuluskan program tersebut, sesuai harapan bersama, yang paling utamakan adalah membangun sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan. Terutama pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi NTB. Tidak hanya itu, pemerintah desapun menjadi ujung tombak yang harus dilibatkan untuk menyukseskan program itu.
Untuk menjaring aspirasi sekaligus menyamakan persepsi tentang cara penanggulangan kemiskinan, Wagub telah turun ke kabupaten/kota. Sebab katanya, akan sulit menjalankan sebuah program, apalagi menyangkut kesejahteraan masyarakat apabila tidak ada kesamaan visi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
"Dalam roadshow itu, saya mendapatkan masukkan, apa yang kita inginkan, memiliki pandangan yang sama," jelas Ummi Rohmi.
Untuk pemerintah desa, Wagub Ummi rohmi telah dilibatkan dalam program prioritas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Bentuk pelibatannya adalah mengalokasikan APBDes ke sejumlah item program pembangunan. Bahkan, melalalui bupati/walikota, Wagub telah menandatangani kesepakatan bersama untuk menjalankan program, seperti mitigasi bencana, zero waste, revitalisasi posyandu, desa wisata dan sejumlah program lainnya.
Sesuai pengalaman kata Ummi Rohmi, NTB merupakan daerah yang berhasil menurunkan angka kemiskinan dari, sekitar satu persen setiap tahun. Dan itu berlangsung dalam kurung waktu sepuluh tahun terakhir. Salah satu yang menjadikan itu sukses adalah kesamaan visi untuk menyejahterakan masyarakat dan komitmen menurunkan angka kemiskinan.
Ke depan kata Wagub, jajaran pemerintah provinsi akan terus turun ke desa-desa, tidak hanya membawa anggaran. Namun membawa konsep serta pemberdayaan bagi masyarakat dan pemerintah desa.
Selain sinergi, untuk akselerasi penurunan angka kemiskinan di NTB adalah memperbaiki kualitas hidup manusianya. Seperti kualitas kesehatan, pendidikan, pendapatan dan lingkungan.
"Jangan kira bahwa sanitasi air bersih itu tidak ada hubungannya dengan kemiskinan. Kesehatan punya korelasi kuat dengan kemiskinan," jelasnya.
Begitu juga dengan pendidikan, pendapatan dan lingkungan. Bahkan pariwisata pun mempunyai hubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.
"Desa wisata itu digagas untuk kesejahteraan masyarakat. Potensi-potensi yang ada di desa itu dapat dimanfaatkan dan dikembangkan agar masyarakat memiliki pendapatan," ungkapnya.
Hadirnya industrialisasi pengolahan di NTB itu, merupakan program baru yang digagas Gubernur dan Wagub. Tujuannya, agar baham baku, seperti hasil pertanian, tidak langsung ekspor. Namun, akan diolah terlebih dahulu. Sehingga akan memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
"Kami tidak ingin masyarakat tidak mendapatkan apa-apa. Mereka harus mendapatkan nilai tambah dari apa yang mereka usahakan. Nilai tambahnya harus di NTB, bukan di daerah lain," kata Wagub.
Hal lain untuk menurunkan angka kemiskinan kata orang nomor dua di NTB itu adalah dengan memperbaiki data yang ada. Untuk data ini jelas Wagub, akan melibatkan para kader dan pendamping desa. Sehingga data, termasuk data tentang kemiskinan betul-betul detail. Karena dipotret lebih dekat, hingga ke RT dan dusun. Data tentang ibu hamil, anak yang menderita stunting, yang menderita sakit, rumah tidak layak huni, akan terpotret dengan baik.
Untuk kesejahteraan para kader dan pendamping desa, Pemerintah Provinsi telah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk menyusun gaji atau honor yang layak.
"Gaji yang layak diniatkan, agar mereka memiliki semangat dalam bekerja," ungkapnya.
Namun, dari sejumlah program itu, yang menjadi kendala saat ini adalah bagaimana merubah mind set atau pola pikir masyarakat.
"Untuk melibatkan masyarakat, kita butuh effort. Menggerakkan mereka itu butuh usaha bersama," jelasnya.
Karena itu, Wagub menghimbau semua pihak untuk serius memikirkan kesejahteraan masyarakat. Terutama, menurunkan angka kemiskinan.
Penulis : Alfy
@lombokepo
