 |
| Calon Anggota DPD RI Nomor Urut 30, Haji Irzani |
Lombok Barat - Perkembangan teknologi yang cukup pesat dewasa ini. Jika bisa dikelola baik, pengaruhnya bukan hanya pada gaya hidup masyarakat semata, tetapi juga kemudahan akses dan pelayanan pemerintahan.
Sistem digitalisasi data dan konektivitas terpadu secara online juga membuat sejumlah kota besar di dunia memanfaatkan teknologi dalam membangun konsep Kota Cerdas atau Smart City.
"Beberapa kota besar di Indonesia juga mulai memanfaatkan teknologi untuk membangun Smart City. Saya pikir gagasan ini bisa juga diterapkan di NTB," kata Calon Anggota DPD RI Nomor Urut 30, Haji Irzani, di Gerung Lombok, Barat, Rabu ( 3/4)
Irzani yang akrab disapa Batik Ijo menjelaskan, istilah kota cerdas atau Smart City merupakan pengembangan kota berbasis teknologi informasi.
Menurut hasil sementara kajian Smart City Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tahun 2017, urgensi smartcity disebabkan oleh bertambahnya tingkat pertumbuhan penduduk di perkotaan sebesar 2,75 persen per tahun.
Sedangkan menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), diprediksi penduduk yang tinggal di perkotaan sebesar 56,7 persen pada 2020. Jumlah ini akan meningkat menjadi 66,6 persen pada 2035.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga telah menetapkan delapan indikator smart city, antara lain smart development planning (perencanaan pembangunan), smart green open space (ruang terbuka hijau), smart transportation (transportasi ramah lingkungan), smart waste management (pengelolaan sampah), smart water management (pengelolaan sumber air), smart building (pemetaan pembangunan), dan smart energy (pemanfaatan energi baru terbarukan).
"Delapan indikator yang digunakan Kementerian PUPR ini merupakan inovasi dari konsep greencity yang digabungkan dengan penggunaan sistem teknologi informasi dan komunikasi pintar. Nantinya indikator ini akan berguna sebagai target perkembangan kota cerdas," ujar Batik Ijo
H. Irzani optimistis, Smart City ini bisa dikembangkan di Kabupaten/Kota yang ada di NTB. Apalagi Pemprov NTB juga sudah melaunching program NTB Care, sebuah sistem pelayanan pengaduan masyarakat berbasis digital online.
Menurut Irzani, hal ini selaras dengan keberhasilan Provinsi DKI Jakarta yang meluncurkan program Smart City di tahun 2015 silam. Dimana saat ini keberadaannya diklaim makin mempermudah kinerja aparat Pemprov agar lebih cepat merespons keluhan warga.
"Contoh lainnya bisa dilihat juga Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung yang meluncurkan portal terintegrasi yang berisi semua layanan dan informasi terpadu," imbuh Irzani
Sementara di Jawa Tengah, papar Irzani, Pemkot Semarang sudah mengoperasikan situation room yang berfungsi sebagai pusat integrasi kegiatan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di Semarang.
"Melalui ruangan ini, setiap pelayanan dan pembangunan secara real time akan terpantau, termasuk data-data statistik terkait," katanya.
Namun, untuk Kabupaten dan Kota di NTB, Sekum PWNW NTB ini mengatakan, masih ada beberapa hal yang harus serius dipersiapkan. Salah satunya adalah bagaimana membuat RTRW yang ramah dalam konteks Smart City. Sebab, salah satu prasyarat utama kota Smart City ialah kesanggupan daerah tersebut bisa mandiri dalam memenuhi kebutuhan kota.
"Termasuk soal tata kelola peruntukan lahannya, melalui RTRW," jelas H Irzani yang beberapa tahun terakhir mendampingi TGB keliling Indonesia saat kegiatan Dakwah Nusantara.
*Integrasi Penataan Kawasan
Irzani menilai, daerah Lombok Utara bisa memulai melakukan hal ini.
Pasca gempa bumi 2018 lalu, Pemda KLU diharapkan lebih serius dan cermat menata kawasan dan peruntukan lahannya sesuai proporsi kebutuhan Smart City.
"Integrasi penataan kawasan hunian penduduk, perkantoran, area bisnis, kawasan wisata dan lain-lain harus dilakukan berdasarkan RTRW agar sesuai dengan ekspektasi pertumbuhan KLU untuk beberapa generasi ke depan," katanya.
Menurut dia, moment saat ini bisa jadi motivasi untuk penataan wajah KLU dari depan yang harus tampak lebih indah dan menawan. Agar ketika masyarakat atau wisatawan masuk dan berkunjung ke KLU nampak suasana kota yang lebih modern dan indah.
Gerbang utama KLU di kawasan Bangsal, bisa dibangun dengan sarana taman Kota yang menjadi ikon daerah.
Selain itu, sepanjang jalan dari Bangsal menuju pusat pemerintahan KLU di Tanjung, juga bisa diperlebar dan ditata sedemikian rupa agar lebih menarik dengan berbagai fasilitas umum seperti trotoar, tong sampah, PJU, Toilet, dll.
"Halaman depan KLU harus mulai ditata dan direstorasi sesuai dengan motto dan semboyan Kabupaten Lombok Utara," katanya.
Hal ini menurut Irzani juga bisa dilakukan di daerah lainnya di NTB. Jika masalah RTRW sudah tuntas, maka daerah bisa dengan mudah mengembangkan konsep Smart City di kawasannya.
Dengan melakukan itu, maka pembangunan terintergrasi di Provinsi NTB bisa segera terwujud. Pasalnya, tambah Irzani, Pemprov NTB sendiri sudah melakukan sejumlah gebrakan dan inovasi program yang mendukung ke arah itu.
Selain NTB Care, Pemprov NTB juga menerapkan program NTB Zero Waste yang juga menjadi salah satu indikator Smart City.
"Saya yakin dengan Smart City ini bukan hanya bisa mempermudah pelayanan pada masyarakat, tapi sekaligus menciptakan ruang-ruang kreasi baru bagi generasi muda, millennials NTB di masa depan," tukasnya. (Hry)
@lombokepo
