Delegasi PKN Rekomendasi Kebijakan Akselerasi Transisi Energi ,Saat Kunjungi PLTS Tiongkok

newsmetrontb    10/28/2026    Comment   

Delegasi PKN Rekomendasi Kebijakan Akselerasi Transisi Energi ,Saat Kunjungi PLTS Tiongkok

Newsmetrontb.com_ BEJING CHINA.               Delegasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pemerintah Republik Indonesia yang tergabung dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan 69 merumuskan rekomendasi percepatan transisi energi melalui penguatan kepemimpinan lintas sektor.

kesiapan jaringan listrik, dan kepastian investasi. Studi banding ke Republik Rakyat Tiongkok tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Muhammad Taufiq.

Rangkaian kegiatan mencakup diskusi bersama China National Academy of Governance (CNAG) dan National Energy Administration (NEA) atau Administrasi Energi Nasional Tiongkok pada 27 Oktober 2026 di kampus CNAG, Beijing, serta observasi lapangan ke fasilitas pembangkit listrik tenaga surya yang dikelola Jingneng Clean Energy di kawasan Longqingxia, Distrik Yanqing.

Kunjungan ini diarahkan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan adaptif guna mendukung implementasi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034 dan Kebijakan Energi Nasional. Fokus pembelajaran meliputi penyelarasan pembangunan pembangkit, penguatan jaringan, penyimpanan energi, pembiayaan, serta tata kelola pelaksanaan lintas instansi.

RUPTL PLN 2025–2034 merencanakan tambahan kapasitas pembangkit dan penyimpanan energi sebesar 69,5 gigawatt (GW). Sebanyak 42,6 GW atau sekitar 61% dialokasikan untuk energi baru dan terbarukan (EBT), sedangkan penyimpanan energi sebesar 10,3 GW atau sekitar 15%. 

Tenaga surya memperoleh porsi terbesar dalam tambahan kapasitas EBT, yakni 17,1 GW. Dengan demikian, porsi EBT dan penyimpanan energi secara bersama mencapai sekitar 76% dari keseluruhan rencana tambahan kapasitas. Sumber: Kementerian ESDM.

Dalam forum diskusi di Beijing, Kepala LAN Muhammad Taufiq menyoroti pentingnya kepemimpinan strategis dan kolaborasi lintas negara dalam merespons tantangan transisi energi serta perubahan iklim.

“Tema utama pelatihan kepemimpinan kami—Kepemimpinan Adaptif dalam Mewujudkan Percepatan Transisi Energi Terbarukan yang Mendukung Resiliensi Nasional’ sangat selaras dengan target keberlanjutan global dan prioritas strategis nasional kedua negara. 

Kepemimpinan Tiongkok yang luar biasa dalam inovasi tata kelola publik, pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT), teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), serta integrasi jaringan energi hibrida menjadi tolok ukur yang sangat berharga bagi delegasi kami,” tegas Muhammad Taufiq.

Pembelajaran dari Tiongkok memperlihatkan bahwa pembangunan energi bersih membutuhkan dukungan kebijakan yang konsisten dan kesiapan sistem kelistrikan. Pada akhir 2025, kapasitas terpasang tenaga surya Tiongkok mencapai sekitar 1.200 GW dan tenaga angin 640 GW. 

Sementara itu, kontribusi gabungan surya dan angin terhadap produksi listrik negara tersebut mencapai 22% sepanjang 2025. Perbedaan antara kapasitas terpasang dan produksi listrik tersebut menunjukkan pentingnya memperhatikan kinerja pembangkit serta kemampuan sistem menyerap energi yang dihasilkan. Sumber: statistik NEA dan laporan produksi listrik.

Ketua Angkatan PKN I Angkatan 69, I Dewa Nyoman AD Wijaya, menekankan bahwa pencapaian target energi bersih membutuhkan kepemimpinan adaptif yang mampu menembus sekat sektoral dan menghubungkan perencanaan dengan pelaksanaan.

Secara khusus, kunjungan ke PLTS di kawasan Longqingxia yang dikelola Jingneng Clean Energy memberikan pembelajaran mengenai tata kelola pembangkit dan pemanfaatan energi bersih untuk kebutuhan wilayah.

 Lebih jauh, kami mendalami arsitektur New Power System yang dikembangkan NEA. Sebagaimana disampaikan Kong Tao, Wakil Direktur Kantor Energi Baru NEA, Tiongkok menempatkan energi surya dan angin sebagai fondasi utama dalam pengembangan sistem kelistrikan, dengan dukungan perencanaan terpadu, penguatan jaringan, dan penyimpanan energi,” papar Dewa Wijaya.

Fasilitas yang menjadi rujukan kunjungan di kawasan Longqingxia disebut operator sebagai PLTS Yanqing. Jingneng menjelaskan bahwa fasilitas tersebut berada di kaki kawasan Longqingxia dan listriknya diserap di Distrik Yanqing. 

Pengalaman ini memberikan bahan pembelajaran mengenai pengembangan pembangkit yang terhubung dengan kebutuhan energi wilayah.

Pengembangan energi surya dan angin juga membutuhkan fleksibilitas sistem melalui penguatan jaringan dan Battery Energy Storage System (BESS) atau sistem penyimpanan energi baterai. BESS dapat menyimpan listrik saat produksi berlebih dan menyalurkannya ketika dibutuhkan, sekaligus memberikan layanan pendukung kestabilan jaringan.

NEA mencatat kapasitas penyimpanan energi jenis baru Tiongkok mencapai 136 GW dengan kapasitas energi 351 gigawatt-jam (GWh) pada akhir 2025. Kategori tersebut mencakup beberapa teknologi penyimpanan, dengan baterai litium-ion sebagai teknologi dominan.

Bagi Indonesia, pembangunan jaringan merupakan bagian penting dari pelaksanaan transisi energi. RUPTL PLN 2025–2034 memuat rencana pembangunan transmisi sepanjang 47.758 kilometer sirkuit dan tambahan gardu induk sebesar 107.950 megavolt ampere (MVA)

 Penyelarasan jadwal pembangunan jaringan dan pembangkit diperlukan agar tambahan kapasitas energi bersih dapat dimanfaatkan secara optimal. 

Momentum pengembangan energi surya nasional juga diperkuat melalui peluncuran program PLTS 100 GWp dan peletakan batu pertama PLTS Gilimanuk pada 25 Agustus 2026.

 Berdasarkan keterangan Pemerintah Provinsi Bali, PLTS Gilimanuk direncanakan berkapasitas 300 megawatt-peak (MWp), dilengkapi BESS 1.000 MWh, dan ditargetkan beroperasi komersial pada 2028.

 Proyek ini menjadi salah satu konteks penting bagi penerapan pembelajaran tentang integrasi pembangkit, penyimpanan energi, dan jaringan listrik.

Ketua Benchmarking PKN I Angkatan 69, Jefferdian menekankan bahwa pembelajaran internasional perlu diterjemahkan menjadi langkah yang sesuai dengan karakter kepulauan, kelembagaan, dan kebutuhan energi Indonesia.

Kesiapan jaringan transmisi dan kepastian pembiayaan adalah kunci. Indonesia perlu mempercepat penguatan jaringan listrik dan pengembangan BESS sesuai kebutuhan sistem, sekaligus memastikan pengadaan dan kontrak yang memberikan kepastian bagi investasi. Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri harus berjalan bersama alih teknologi, pengembangan industri, serta peningkatan kompetensi tenaga kerja. 

Dengan demikian, proyek seperti PLTS Gilimanuk dapat menjadi bagian dari penggerak transisi energi nasional yang diharapkan membuka jutaan green jobs atau lapangan kerja hijau bagi masyarakat Indonesia,” urai Jeff.

Dalam aspek pembiayaan, reformasi harga energi terbarukan Tiongkok menjadi salah satu bahan pembelajaran. Kebijakan National Development and Reform Commission (NDRC) bersama NEA pada 2025 mendorong pembentukan harga melalui pasar, sekaligus menyediakan mekanisme penyelesaian harga untuk mendukung keberlanjutan proyek.

 Kebijakan tersebut membedakan perlakuan terhadap proyek yang sudah berjalan dan proyek baru untuk menjaga kesinambungan investasi. 

Bagi Indonesia, pengembangan pengadaan kompetitif melalui lelang serta kajian mekanisme kontrak selisih harga atau contract for difference perlu mempertimbangkan struktur pasar ketenagalistrikan, kesiapan PLN, keterjangkauan tarif, dan pembagian risiko.

 Kepastian investasi juga perlu diperkuat melalui pelaksanaan pedoman perjanjian jual beli tenaga listrik energi terbarukan sebagaimana diatur dalam Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2025

Secara komprehensif, rekomendasi kebijakan yang dikembangkan Delegasi PKN I Angkatan 69 mencakup enam prioritas. Jefferdian melanjutkan bahwa Pertama, menyelaraskan pembangunan pembangkit dan jaringan listrik. 

Setiap proyek prioritas perlu memiliki jadwal terpadu yang mencakup kesiapan lahan, perizinan, pengadaan, pendanaan, sambungan jaringan, dan operasi komersial. Penanggung jawab serta mekanisme penyelesaian hambatan lintas instansi perlu ditetapkan sejak awal.

Kedua, mempercepat pengembangan BESS sesuai kebutuhan sistem. Lokasi, kapasitas, dan durasi penyimpanan perlu didasarkan pada kajian jaringan. Skema pembayaran perlu memberikan insentif atas ketersediaan dan kinerja layanan, termasuk dukungan pengaturan frekuensi serta penyediaan listrik pada jam beban tinggi.

Ketiga, memperkuat kepastian investasi dan pembagian risiko. Dokumen pengadaan serta kontrak jual beli listrik perlu memperjelas tanggung jawab atas keterlambatan jaringan, perubahan jadwal operasi, dan pembatasan penyaluran daya atau curtailment. Kepastian tersebut diperlukan untuk meningkatkan kelayakan pembiayaan proyek sekaligus menjaga kepentingan publik.

Keempat, mengintegrasikan pemanfaatan lahan dan perizinan. Sinkronisasi kewenangan pusat dan daerah perlu didukung kejelasan tata ruang, status lahan, daya dukung lingkungan, serta akses jaringan. Percepatan proses perlu berjalan bersama konsultasi masyarakat dan mekanisme penyelesaian keluhan.

Kelima, memperkuat industri nasional dan lapangan kerja hijau. Kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) perlu disertai pengembangan pemasok, pengujian mutu, alih teknologi, pelatihan, dan sertifikasi tenaga kerja. Dengan demikian, investasi energi bersih dapat memperluas manfaat ekonomi bagi industri dan masyarakat.

Keenam, memperluas digitalisasi dan pemanfaatan kecerdasan artifisial. Integrasi data pembangkit, prakiraan cuaca, kondisi jaringan, dan kebutuhan listrik dapat mendukung perencanaan serta pengoperasian sistem. Penerapannya perlu disertai standar mutu data, keamanan siber, dan peningkatan kompetensi pengelola.

Seluruh hasil analisis dan identifikasi kesenjangan kebijakan akan dituangkan dalam policy brief dan Matriks Adaptasi Kebijakan. Dokumen tersebut diarahkan untuk memuat persoalan yang hendak diselesaikan, pilihan intervensi, instansi penanggung jawab, kebutuhan pendanaan, jadwal pelaksanaan, serta indikator keberhasilan.

Hasil studi banding diharapkan menjadi masukan bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mempercepat pelaksanaan kebijakan energi bersih. Melalui kepemimpinan adaptif dan kolaborasi lintas sektor, transisi energi diharapkan memperkuat keandalan pasokan listrik, meningkatkan daya saing industri, memperluas lapangan kerja hijau, dan mendukung resiliensi nasional. ( red ) 

Lapas Selong Gelar Upacara Hari Sumpah Pemuda ke-98

newsmetrontb    10/28/2026    Comment   

Lapas Selong Gelar Upacara Hari Sumpah Pemuda ke-98

 

Newsmetrontb.com_ SELONG LOMBOK TIMUR  Jajaran Lapas Kelas IIB Selong melaksanakan Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 di halaman Lapas bertindak selaku  Inspektur Upacara, Kasubag TU Subroto mewakili Kepala Lapas Selong, Sudirman, membacakan sambutan resmi Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Dalam amanatnya, Subroto menekankan tema “Patriotik, Gigih, Berempati: Pemuda untuk Indonesia” sebagai pengingat bahwa semangat persatuan dan perjuangan pemuda adalah fondasi kokoh bangsa.  

Upacara diikuti oleh jajaran pegawai dan perwakilan warga binaan, yang turut menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan penuh semangat. Momentum ini menjadi refleksi bersama bahwa nilai-nilai patriotisme, ketangguhan, dan empati harus terus ditanamkan, termasuk di lingkungan pemasyarakatan.  

Kepala Lapas Selong melalui inspektur upacara menyampaikan bahwa peringatan Sumpah Pemuda bukan sekadar seremonial, tetapi juga motivasi bagi warga binaan untuk memperbaiki diri. “Semangat pemuda adalah semangat perubahan. Kami ingin menanamkan nilai kebangsaan dan karakter agar warga binaan dapat kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik,” tegasnya.  

Upacara berlangsung tertib, penuh makna, dan membangkitkan semangat persatuan di lingkungan Lapas Selong ( red ) 

Transisi Energi RI, Delegasi PKN I Angkatan 69 Soroti Jaringan PLTS hingga Investasi

newsmetrontb    10/28/2026    Comment   

Transisi Energi RI, Delegasi PKN I Angkatan 69 Soroti Jaringan PLTS hingga Investasi

Newsmetrontb.com_ BEJING. CHINA Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan 69, mengkaji strategi penguatan energi terbarukan di Tiongkok. Studi pada 26–30 Oktober 2026 ini menghasilkan enam rekomendasi untuk mempercepat transisi energi di Indonesia, mulai dari penguatan jaringan listrik hingga kepastian investasi.

Dipimpin Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Muhammad Taufiq, delegasi berdiskusi dengan China National Academy of Governance (CNAG) dan National Energy Administration (NEA), serta mengunjungi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Yanqing di kawasan Longqingxia, Beijing.

Kepala LAN Muhammad Taufiq menegaskan pentingnya kepemimpinan adaptif dan kolaborasi lintas sektor, dalam menghadapi tantangan transisi energi.

Pengalaman Tiongkok dalam tata kelola publik, pemanfaatan energi baru terbarukan, teknologi PLTS, serta integrasi jaringan energi menjadi pembelajaran berharga bagi delegasi kami,” ujar Taufiq, Selasa (27/10/2026).

Sementara Ketua Angkatan PKN I/69 I Dewa Nyoman Agung Dharma Wijaya mengatakan, pengembangan energi bersih membutuhkan perencanaan terpadu, kesiapan jaringan, dan teknologi penyimpanan energi.

Kunjungan ke PLTS Longqingxia memberikan pembelajaran tentang tata kelola pembangkit energi bersih. Kami juga mendalami pengembangan sistem kelistrikan Tiongkok yang mengandalkan energi surya dan angin, didukung penguatan jaringan serta penyimpanan energi,” jelasnya.

Menurutnya, pembelajaran tersebut relevan dengan RUPTL PLN 2025–2034 yang menargetkan tambahan kapasitas pembangkit dan penyimpanan energi sebesar 69,5 gigawatt (GW). Dari jumlah tersebut, 42,6 GW dialokasikan untuk energi baru terbarukan (EBT), termasuk 17,1 GW tenaga surya.

Sekretaris Angkatan PKN I/69, Mohammad Averrouce, menekankan pentingnya kepastian investasi, pengembangan industri nasional, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja.

Kesiapan jaringan transmisi dan kepastian pembiayaan menjadi kunci. Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) juga perlu berjalan bersama alih teknologi dan pengembangan tenaga kerja agar transisi energi membuka lebih banyak lapangan kerja hijau,” ungkapnya.

Dari studi ke Tiongkok tersebut, delegasi merumuskan enam rekomendasi utama, yakni menyelaraskan pembangunan pembangkit dan jaringan listrik, mempercepat pengembangan sistem penyimpanan energi baterai (BESS), memperkuat kepastian investasi, menyederhanakan koordinasi perizinan dan pemanfaatan lahan, mengembangkan industri nasional, serta memperluas digitalisasi dan pemanfaatan kecerdasan artifisial.

Seluruh rekomendasi akan dituangkan dalam policy brief dan Matriks Adaptasi Kebijakan, sebagai masukan bagi kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah.

Hasil studi itu juga diharapkan mempercepat pengembangan energi terbarukan, memperkuat keandalan pasokan listrik, meningkatkan daya saing industri, serta memperluas lapangan kerja hijau di Indonesia. ( red ) 

Wakapolda NTB Tekankan Peningkatan Kinerja dan Harkamtibmas

newsmetrontb    10/28/2026    Comment   

Wakapolda NTB Tekankan Peningkatan Kinerja dan Harkamtibmas

 Newsmetrontb.com_ KODYA MATARAM. NTB   Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) terus memperkuat pelaksanaan Program Prioritas Kapolri melalui evaluasi rutin untuk memastikan setiap program berjalan optimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Wakapolda NTB Brigjen Pol. Hari Nugroho, S.I.K., memimpin Analisis dan Evaluasi (Anev) mingguan pelaksanaan Program Prioritas Kapolri di wilayah hukum Polda NTB, Selasa (27/10/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Posko Polisi Bersama Masyarakat, Gedung Presisi Polda NTB, itu dihadiri langsung oleh seluruh pimpinan satuan kerja (satker) Polda NTB dan diikuti secara virtual oleh seluruh Kapolres/ta jajaran.

Dalam rapat tersebut, Wakapolda NTB menyimak laporan perkembangan pelaksanaan program selama satu minggu terakhir yang disampaikan masing-masing pimpinan satker dan Kapolres/ta. Laporan itu menjadi bahan evaluasi untuk mengukur capaian, mengidentifikasi kendala di lapangan, serta menentukan langkah perbaikan ke depan.

Dalam arahannya, Brigjen Pol. Hari Nugroho mengimbau seluruh satker dan satuan wilayah (satwil) agar terus meningkatkan pelaksanaan Program Prioritas Kapolri. Upaya tersebut dinilai penting untuk memperkuat pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas) di seluruh wilayah NTB.

Sementara itu, Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol. Mohammad Kholid, S.I.K., mengatakan Anev mingguan merupakan agenda rutin untuk memantau perkembangan pelaksanaan program sekaligus memastikan setiap kendala yang ditemukan dapat segera ditindaklanjuti.

Dari Anev mingguan inilah diharapkan apa yang menjadi kekurangan pada pelaksanaan tugas sebelumnya dapat disempurnakan sehingga capaian yang diharapkan dapat maksimal,” ujarnya.

Menurutnya, evaluasi secara berkala memungkinkan setiap satuan kerja mengidentifikasi kekurangan, memperbaiki pola pelaksanaan kegiatan, serta meningkatkan koordinasi agar program berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Melalui Anev mingguan ini, Polda NTB berharap seluruh jajaran semakin konsisten menjalankan Program Prioritas Kapolri, meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas, serta memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Evaluasi berkelanjutan tersebut sekaligus menjadi bagian dari komitmen Polda NTB untuk menghadirkan pelayanan kepolisian yang semakin profesional, responsif, dan bermanfaat bagi masyarakat. ( red ) 

LPKA Lombok Tengah Panen Sawi dan Singkong Bentuk Program Ketahanan Pangan Berkelajutan

newsmetrontb    10/27/2026    Comment   

LPKA Lombok Tengah Panen Sawi dan Singkong Bentuk Program Ketahanan Pangan Berkelajutan

 

Newsmetrontb.com_ LOMBOK TENGAH   NTB Sebagai bentuk nyata dukungan terhadap Asta Cita Presiden Republik Indonesia, dan 15 Program Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas), khususnya dalam memperkuat ketahanan pangan melalui pemanfaatan lahan secara produktif dan berkelanjutan,Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Lombok Tengah melaksanakan kegiatan panen sawi hijau dan singkong. Selasa (27/10/2026 ) 

Kegiatan panen kali ini dilaksanakan oleh Kepala LPKA Lombok Tengah, Hidayat, bersama jajaran, peserta magang, dan anak binaan pada lahan pertanian LPKA Lombok Tengah dengan menghasilkan sawi hijau dan singkong dengan perkiraan masing-masing sebanyak 10 kilogram. Kegiatan ini menjadi wujud pembinaan kemandirian yang melibatkan anak binaan secara langsung, mulai dari perawatan tanaman hingga pemanenan hasil pertanian.

Hasil panen selanjutnya dijual kepada penyedia bahan makanan, untuk memenuhi kebutuhan konsumsi anak binaan. Dana yang diperoleh akan dimanfaatkan kembali sebagai modal pelaksanaan program ketahanan pangan berikutnya, sehingga tercipta siklus produktif yang mendukung keberlanjutan program.

Kepala LPKA Lombok Tengah, Hidayat, menegaskan bahwa program ketahanan pangan tidak hanya berorientasi pada hasil pertanian, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran bagi anak binaan untuk menumbuhkan tanggung jawab, kedisiplinan, kerja sama, dan kemandirian.

Melalui program ini, kami ingin memastikan bahwa setiap proses pembinaan memberikan manfaat nyata. Anak binaan belajar bekerja, merawat tanaman, dan memahami nilai dari hasil yang mereka usahakan. Di sisi lain, program ini menjadi kontribusi nyata LPKA Lombok Tengah dalam mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia dan 15 Program Aksi Kemenimipas di bidang ketahanan pangan,” ujar Hidayat.

Melalui kegiatan ini, LPKA Lombok Tengah berkomitmen mengembangkan pembinaan yang produktif dan bermanfaat, sekaligus memperkuat ketahanan pangan di lingkungan pemasyarakatan, sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembinaan anak yang mandiri dan berdaya guna. ( red ) 

Plt Dirut PDAM Lotim Disemprot HIMMAH NWDI Lantaran Dinilai Lewati Batas Wewenang

newsmetrontb    10/27/2026    Comment   

Plt Dirut PDAM Lotim Disemprot HIMMAH NWDI Lantaran Dinilai Lewati Batas Wewenang

 

Newametrontb.com _ SELONG  LOMBOK TIMUR  DPC Himpunan Mahasiswa NWDI (HIMMAH NWDI) Cabang Lombok Timur menyoroti manuver Plt Direktur Utama PDAM Lombok Timur yang dinilai telah menjalankan fungsi di luar batas kewenangannya sebagai Pelaksana Tugas.

Ketua Umum DPC HIMMAH NWDI Lotim, Muzanni Ardian, menegaskan bahwa secara prinsip hukum dan tata kelola BUMD, fungsi Plt sangat terbatas. Plt hanya bertugas memastikan operasional rutin berjalan, bukan mengambil alih peran sebagai Dirut definitif.

Plt itu fungsinya hanya penjaga gawang sementara, bukan eksekutor kebijakan strategis. Tugasnya menjaga agar roda perusahaan tidak berhenti, bukan mengambil keputusan besar. Ketika Plt mulai melakukan restrukturisasi, mengelola keuangan besar, dan membuat kebijakan investasi jangka panjang, itu sudah keluar dari fungsi dan kewenangannya,” tegas Muzanni.

Menurut HIMMAH NWDI, tindakan Plt Dirut yang memaksakan fungsi sebagai Dirut definitif adalah pelanggaran serius terhadap prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan berpotensi membuat seluruh kebijakan yang diambil menjadi cacat hukum.

Ia menilai, PDAM sebagai perusahaan vital yang mengelola hajat hidup orang banyak dan anggaran miliaran rupiah tidak boleh dipimpin dengan pola fungsi yang kabur.

Bagaimana mungkin perusahaan sebesar PDAM diserahkan kepada pejabat yang legitimasi hukumnya terbatas? Plt tidak memiliki tanggung jawab penuh seperti Dirut definitif. Jika fungsinya dipaksakan seperti Dirut definitif, siapa yang bertanggung jawab jika ada kerugian keuangan daerah? Pelayanan publik yang jadi taruhannya,” kritiknya.

HIMMAH NWDI menilai, penyalahgunaan fungsi Plt ini membuka ruang gelap dalam tata kelola PDAM. Tanpa kewenangan yang jelas, pengawasan menjadi lemah dan potensi maladministrasi semakin besar.

Yang kami persoalkan bukan orangnya, tapi perilakunya yang melampaui fungsi. Jangan berlindung di balik status Plt untuk mengambil kewenangan Dirut definitif. Itu berbahaya,” ujarnya.

Oleh karena itu, HIMMAH NWDI Lotim mendesak:

Evaluasi total kinerja dan kebijakan yang telah diambil Plt Dirut PDAM selama menjabat. Hentikan praktik Plt yang berfungsi sebagai Dirut definitif. Mendesak Pemerintah Daerah untuk segera membuka seleksi terbuka Dirut PDAM yang definitif, profesional, dan transparan.

Kami akan terus mengawal. PDAM butuh pemimpin definitif yang sah secara hukum, bukan Plt yang fungsinya dipaksakan. Ini demi menjamin pelayanan air bersih yang sehat, profesional, dan bebas dari praktik maladministrasi,” pungkas Muzanni. ( red ) 

Amankan Mulang Pakelem Danu Kerthi di Rinjani, Dokkes Polda NTB Siapkan Layanan Medis

newsmetrontb    10/27/2026    Comment   

Amankan Mulang Pakelem Danu Kerthi di Rinjani, Dokkes Polda NTB Siapkan Layanan Medis

Newsmetrontb.com_ KODYA MATARAM NTB.     Umat Hindu Nusa Tenggara Barat (NTB) melaksanakan Upacara Mulang Pakelem dalam rangka Danu Kerthi 2026 di Danau Segara Anak, Gunung Rinjani, pada 19–25 Oktober 2026. Untuk mendukung pengamanan dan pengawalan ritual keagamaan tersebut, Bid Dokkes Polda NTB menyiagakan layanan kesehatan lapangan.

Kabid Dokkes Polda NTB Kombes Pol. dr. Iskandar, Sp.B., MARS., FQUA, mengatakan, layanan kesehatan disiapkan untuk menjaga kondisi umat dan personel pengaman selama ritual, di tengah cuaca dingin dan perjalanan panjang.

“Kami memberikan pelayanan kesehatan lapangan agar umat yang melaksanakan ritual, juga personel yang malakukan pengamanan dan pengawalan tetap terpantau kondisinya, terutama saat menghadapi cuaca dingin dan medan yang menantang,” ujar Kombes Iskandar, Senin (26/10/2026).

Dikatakan, sebanyak 33 personel terlibat dalam pengamanan, terdiri dari 18 personel Polda NTB, sembilan personel Polresta Mataram, serta enam personel Polres Lombok Utara. Tim Biddokkes Polda NTB turut memberikan dukungan medis selama kegiatan berlangsung.

Petugas menangani sejumlah keluhan kesehatan, mulai dari hipotermia saat malam hari di tenda penginapan, kelelahan setelah perjalanan panjang selama dua hari, hingga kram otot dan nyeri lutut. Tim juga menangani personel dengan keluhan tekanan darah tinggi, luka pada kuku kaki akibat tersandung batu, batuk pilek, gatal-gatal, nyeri haid, hingga demam.

“Kondisi alam di kawasan Gunung Rinjani membutuhkan kesiapan fisik dan perhatian terhadap kesehatan. Karena itu, layanan kesehatan lapangan kami siapkan untuk membantu yang mengalami keluhan,” kata Kombes Iskandar.

Upacara Mulang Pakelem dalam rangka Danu Kerthi dilaksanakan umat Hindu NTB, sebagai ritual keagamaan untuk menyucikan dan memuliakan sumber air, sekaligus menjaga keharmonisan serta kelestarian alam. Dukungan kesehatan dari Biddokkes Polda NTB. diharapkan membantu kelancaran pengamanan dan pengawalan kegiatan tersebut. ( red ) 

Wakapolda NTB Pimpin Apel Gelar Pasukan Ops Patuh Rinjani 2026

newsmetrontb    10/27/2026    Comment   

Wakapolda NTB Pimpin Apel Gelar Pasukan Ops Patuh Rinjani 2026

Newsmetrontb.com _ KODYA MATARAM  NTB   Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) resmi memulai Operasi Patuh Rinjani 2026 yang berlangsung selama 14 hari, mulai 26 Oktober hingga 8 November 2026. Sebanyak 578 personel gabungan dari Polri, TNI, dan pemerintah diterjunkan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat serta mewujudkan keamanan dan keselamatan berlalu lintas di wilayah NTB.

Dimulainya operasi tersebut ditandai dengan Apel Gelar Pasukan di Lapangan Gajah Mada Ampenan, Senin (26/10/2026). Apel dipimpin langsung Wakapolda NTB Brigjen Pol. Hari Nugroho, S.I.K., dan dihadiri pejabat utama Polda NTB, Kapolresta Mataram, serta seluruh personel yang terlibat dalam operasi.

Sejumlah unsur eksternal turut hadir, di antaranya Gubernur NTB, Pangdam XXX Rinambora, Danrem 162/WB, Danlanal Mataram, Danlanud ZAM, Kepala Dinas Perhubungan NTB, Kepala Kejaksaan Tinggi NTB, Ketua Pengadilan Negeri Mataram, Kepala Kejari Mataram, PT Jasa Raharja, serta perwakilan instansi terkait lainnya.

Mengusung tema “Polisi Bersama Masyarakat Mewujudkan Lalu Lintas yang Tertib, Aman dan Berkeselamatan”, operasi ini mengedepankan sinergi lintas instansi untuk mengatasi berbagai persoalan lalu lintas.

Dalam amanatnya, Brigjen Pol. Hari Nugroho menjelaskan bahwa meningkatnya jumlah kendaraan dan mobilitas masyarakat, ditambah rendahnya kepatuhan sebagian pengguna jalan terhadap aturan lalu lintas, menjadi tantangan yang perlu ditangani secara serius.

Menurutnya, persoalan lalu lintas tidak dapat diselesaikan oleh kepolisian sendiri, melainkan membutuhkan kerja sama seluruh pihak, termasuk TNI, pemerintah daerah, dan lembaga terkait.

“Berbagai permasalahan tersebut tentu tidak dapat ditangani sendiri oleh kepolisian, tetapi membutuhkan sinergi Polri, TNI, pemerintah, dan lembaga terkait lainnya,” ujarnya.

Melalui kolaborasi yang berkelanjutan, Polda NTB berharap angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas dapat ditekan, terutama kecelakaan yang mengakibatkan korban luka berat maupun meninggal dunia.

Dalam pelaksanaan Operasi Patuh Rinjani 2026, kepolisian akan mengutamakan langkah preemtif dan preventif melalui edukasi serta sosialisasi kepada masyarakat. Upaya tersebut didukung penegakan hukum secara represif, baik melalui tilang elektronik maupun tilang manual.

Kenali Pelanggaran yang Menjadi Sasaran Operasi

Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol. Mohammad Kholid, S.I.K., mengatakan Apel Gelar Pasukan dilaksanakan untuk memastikan kesiapan personel serta sarana dan prasarana pendukung sebelum operasi berjalan.

“Kesiapan personel dan sarana prasarana harus dipastikan agar operasi dapat berjalan sesuai harapan. Kami berharap seluruh personel melaksanakan tugas secara profesional, humanis, ikhlas, dan penuh tanggung jawab,” jelasnya.

Ia juga mengimbau masyarakat agar memahami sejumlah pelanggaran yang menjadi sasaran dalam Operasi Patuh Rinjani 2026.

Berikut pelanggaran yang perlu dihindari pengendara:

Pengendara sepeda motor:

- Tidak menggunakan helm berstandar SNI.

- Berboncengan lebih dari satu orang.

- Berkendara di bawah umur atau tanpa memiliki SIM.

- Menggunakan knalpot brong atau knalpot yang tidak sesuai ketentuan.

Pengemudi mobil:

- Tidak menggunakan sabuk pengaman.

- Menggunakan telepon genggam saat mengemudi.

Seluruh pengguna kendaraan:

- Melawan arus lalu lintas.

- Melebihi batas kecepatan.

- Menerobos lampu merah.

- Menggunakan pelat nomor yang tidak sesuai ketentuan atau palsu.

- Berkendara dalam kondisi mabuk atau di bawah pengaruh narkoba.

- Mengoperasikan kendaraan yang melanggar ketentuan dimensi dan muatan atau *Over Dimension Over Loading* (ODOL).

Kami berharap masyarakat, khususnya para pengendara, dapat mempersiapkan diri dan tidak melakukan pelanggaran lalu lintas. Kepatuhan terhadap aturan merupakan bagian penting untuk menjaga keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya,” tutup Kombes Pol. Mohammad Kholid.

Melalui Operasi Patuh Rinjani 2026, Polda NTB mengajak seluruh masyarakat menjadikan keselamatan sebagai prioritas dalam setiap perjalanan. Dengan disiplin dan kepatuhan terhadap aturan, terciptanya lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar di Nusa Tenggara Barat diharapkan dapat terwujud.  ( red ) 

Polda NTB Bongkar Penimbunan 4.419 Liter BBM Jenis Pertalet 7 Orang Jadi Tersangka

newsmetrontb    10/27/2026    Comment   

Polda NTB Bongkar Penimbunan 4.419 Liter BBM Jenis Pertalet 7 Orang Jadi Tersangka

Newsmetrontb.com_ KODYA MATARAM. NTB    Polda NTB bersama jajaran mengungkap tujuh kasus dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) selama sepekan, 19-25 Oktober 2026. Sebanyak 4.419 liter BBM jenis pertalaite diamankan sebagai barang bukti, sementara tujuh orang ditetapkan sebagai tersangka.

Pengungkapan tersebut tersebar di sejumlah wilayah, mulai dari penanganan Subdit IV Ditreskrimsus Polda NTB, Polresta Mataram, Polres Lombok Barat, Polresta Lombok Tengah, hingga Polres Sumbawa Barat serta Polres Sumbawa. Tujuh perkara tersebut telah memasuki tahap penyidikan.

Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol. Mohammad Kholid, S.I.K., M.M. mengatakan, penindakan ini menjadi bagian dari dukungan terhadap program prioritas Quick Wins Kapolri. “Kapolda NTB terus mendorong penindakan terhadap penyalahgunaan BBM. Upaya ini penting untuk mencegah praktik yang merugikan masyarakat, serta memastikan distribusi BBM berjalan sesuai ketentuan,” ujar Kombes Kholid, Senin (26/10/2026).

Dari total barang bukti, Subdit IV Ditreskrimsus Polda NTB mencatat jumlah terbesar, yakni 1.734 liter. Polres Sumbawa mengamankan 700 liter, Polres Lombok Barat 630 liter, Polresta Mataram menangani dua perkara dengan total 690 liter, Polresta Lombok Tengah 350 liter, serta Polres Sumbawa Barat 315 liter.

Kombes Kholid menegaskan, pengawasan masih berlanjut. Sejumlah polres lain juga telah menemukan dugaan penyalahgunaan BBM, tetapi kasusnya masih dalam tahap penyelidikan.

Kami mengimbau masyarakat tidak menyalahgunakan BBM maupun terlibat dalam distribusi ilegal. Jika mengetahui indikasi pelanggaran, segera laporkan kepada kepolisian agar dapat ditindaklanjuti ( red ) 

Rekaman CCTV Disebut Kosong Majelis Hakim Diuji Keberanian Untuk Bongkar Kebenaran

newsmetrontb    10/26/2026    Comment   

Rekaman CCTV Disebut Kosong Majelis Hakim Diuji Keberanian Untuk Bongkar Kebenaran

 Newsmetrontb.com_ SELONG LOMBOK TIMUR. Perkara dugaan tindak pidana pengancaman yang menjerat Mugni Ilma alias Mugni bin Harpan memasuki babak krusial. Jaksa Penuntut Umum (JPU) tetap bersikeras menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama *dua tahun meski penasihat hukum (PH) secara tegas mempersoalkan pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Pasal 483 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Melalui replik tertanggal 26 Oktober 2026, JPU meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong menolak seluruh dalil pembelaan terdakwa dan menyatakan Mugni terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan.

Namun, di tengah keyakinan penuntut umum tersebut, muncul pertanyaan mendasar yang tidak boleh diabaikan: apakah seluruh unsur tindak pidana benar-benar terbukti melalui alat bukti yang sah, ataukah masih terdapat celah pembuktian yang harus dijawab secara terang di persidangan?

Pertanyaan inilah yang kini menjadi salah satu titik krusial dalam perkara Mugni Ilma.

JPU BERTAHAN, DUA TAHUN PENJARA TETAP DIMINTA

Dalam repliknya, JPU menyatakan pembuktian perkara telah ditopang oleh keterangan tujuh orang saksi, empat orang ahli, berita acara pemeriksaan barang bukti digital, serta keterangan terdakwa di persidangan.

Berdasarkan hal tersebut, penuntut umum berpendapat alat bukti yang diajukan telah memenuhi ketentuan hukum acara pidana dan mendukung pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakan.

JPU pun tetap meminta agar Mugni dijatuhi hukuman dua tahun penjara, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani. Penuntut umum juga meminta agar terdakwa tetap ditahan dan dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000.

Akan tetapi, banyaknya saksi maupun ahli tidak dengan sendirinya mengakhiri perdebatan hukum. Yang harus dinilai adalah relevansi, kualitas, konsistensi, dan kekuatan alat bukti tersebut dalam membuktikan setiap unsur tindak pidana.

Persoalannya bukan semata-mata berapa banyak saksi yang dihadirkan, melainkan apa yang benar-benar mereka buktikan.*

PH GEMPUR PEMBUKTIAN: UNSUR PASAL 483 DIPERSOALKAN

Di sisi lain, penasihat hukum Mugni Ilma tidak menerima begitu saja argumentasi penuntut umum. PH menilai unsur tindak pidana yang didakwakan, baik berkaitan dengan ancaman secara tertulis maupun lisan, tidak terbukti berdasarkan fakta persidangan menurut penilaian pihak pembela.

Kami meminta kepada Majelis Hakim untuk menolak tuntutan karena Pasal 483 secara tertulis maupun lisan tidak terbukti. Kami menganggap perkara ini dari awal terus didorong untuk diperkarakan, termasuk rekaman CCTV yang kosong, ujar penasihat hukum terdakwa.

Pernyataan tersebut merupakan keberatan dari pihak pembela yang harus diuji dengan fakta dan dokumen persidangan. Klaim bahwa rekaman CCTV kosong, misalnya, perlu diperjelas: apakah rekaman memang tidak tersedia, tidak memuat peristiwa yang dipersoalkan, atau tidak memberikan informasi yang relevan terhadap dakwaan?

Ketiga keadaan itu memiliki konsekuensi pembuktian yang berbeda. Karena itu, keberadaan maupun ketiadaan rekaman CCTV tidak boleh langsung dianggap membuktikan terdakwa bersalah ataupun tidak bersalah tanpa menilai keseluruhan alat bukti.

Di sinilah Majelis Hakim dituntut memeriksa perkara secara cermat, bukan sekadar mempertentangkan keyakinan JPU dengan penolakan PH.

JANGAN SAMPAI TUNTUTAN MENGALAHKAN UJI PEMBUKTIAN

Dalam perkara pidana, tuntutan jaksa bukanlah putusan pengadilan. Demikian pula, pledoi penasihat hukum bukan dengan sendirinya membuktikan terdakwa tidak bersalah.

Keduanya merupakan posisi hukum yang harus diuji berdasarkan fakta persidangan, alat bukti yang sah, ketentuan hukum yang berlaku, dan pemenuhan unsur tindak pidana yang didakwakan.

Karena itu, perhatian publik semestinya diarahkan pada pertanyaan-pertanyaan mendasar "  Apa bentuk ancaman yang secara konkret ( red ) 

Dewan Pers Intens Pantau Kasus Persidangan Wartawan Mugni Ilma

newsmetrontb    10/26/2026    Comment   

Dewan Pers Intens Pantau Kasus Persidangan Wartawan Mugni Ilma

 

Newsmetrontb.com_  DKI  JAKARTA       Dewan Pers menegaskan akan memantau putusan perkara yang menjerat wartawan Mugni Ilma di Pengadilan Negeri Selong, Lombok Timur. Dewan Pers juga menilai perkara tersebut semestinya ditangani melalui mekanisme Dewan Pers karena berkaitan dengan aktivitas jurnalistik.

Pernyataan itu disampaikan perwakilan Dewan Pers saat diwawancarai di Kantor Dewan Pers, Jakarta, Kamis (22/10/2026). Dewan Pers menyebut ahli yang dihadirkan dalam persidangan telah memberikan keterangan mengenai perkara tersebut.

Ahli kami sudah menyampaikan keterangan di persidangan bahwa ini adalah kasus pers. Kami juga nanti memantau putusannya seperti apa. Seharusnya majelis hakim mendengarkan keterangan ahli kami,” ujar perwakilan Dewan Pers.

Dewan Pers menegaskan, berdasarkan keterangan yang telah disampaikan dalam persidangan, perkara tersebut semestinya dibawa ke ranah Dewan Pers.

Keterangan kami sudah jelas bahwa kasus ini seharusnya dibawa ke ranah Dewan Pers. Kami menghormati jalannya persidangan,” lanjutnya.

Pernyataan tersebut menjadi sorotan di tengah proses hukum yang dijalani Mugni Ilma. Keterangan ahli Dewan Pers di persidangan menjadi salah satu hal yang relevan untuk diperhatikan majelis hakim dalam menilai perkara, terutama terkait apakah perbuatan yang didakwakan berkaitan dengan pelaksanaan kerja jurnalistik.

Meski demikian, penilaian akhir terhadap terpenuhi atau tidaknya unsur pidana tetap menjadi kewenangan majelis hakim berdasarkan dakwaan, alat bukti, keterangan saksi dan ahli, serta fakta yang terungkap di persidangan.

Jejak Intimidasi terhadap Mugni Ilma

Perkara yang menjerat Mugni Ilma juga mengingatkan publik pada rekam jejak dugaan intimidasi yang pernah dialaminya ketika menjalankan tugas jurnalistik di Nusa Tenggara Barat.

Pada November 2022, Mugni yang saat itu bekerja sebagai jurnalis NTBSatu.com mendapat tekanan setelah menulis berita mengenai dugaan pungutan liar dalam pengurusan administrasi kecelakaan lalu lintas di Satlantas Polresta Mataram.

Berdasarkan laporan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Mataram yang dipublikasikan Media Unram, Mugni mengaku mendapat permintaan untuk menghapus berita serta pemanggilan oleh pihak yang mengaku dari unsur Propam Polda NTB. Berita tersebut sebelumnya memuat keluhan keluarga korban dan konfirmasi dari Kapolresta Mataram.

AJI Mataram ketika itu mengecam dugaan intimidasi dan desakan penghapusan berita. Organisasi profesi tersebut menilai keberatan terhadap pemberitaan semestinya diselesaikan melalui mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, termasuk hak jawab dan hak koreksi.

Tekanan terhadap Mugni kembali menjadi perhatian publik pada Desember 2022. Saat itu, ia menulis laporan mengenai dugaan aliran uang kepada oknum penyidik yang menangani perkara kosmetik ilegal di Polda NTB.

Laporan AJI pada laman Safety Corner mencatat, pada 7 Desember 2022, Mugni dipanggil untuk menemui penyidik Ditreskrimsus Polda NTB. Dalam pertemuan tersebut, ia diminta membuka sumber informasi yang digunakan dalam pemberitaannya. Mugni menolak dengan alasan perlindungan sumber merupakan kewenangan redaksi.

AJI juga mencatat adanya pernyataan bernada ancaman pidana yang disampaikan kepadanya dalam rangkaian peristiwa tersebut. Kasus itu kemudian diberitakan sejumlah media, termasuk Tirto dan NU Online.

Namun, pemberitaan Tirto pada 9 Desember 2022 juga memuat bantahan Kabid Humas Polda NTB saat itu, Kombes Pol Artanto, yang menyatakan tidak ada intimidasi dan menyebut peristiwa tersebut sebagai miskomunikasi antara wartawan dan penyidik. Perbedaan keterangan tersebut merupakan bagian dari catatan pemberitaan mengenai peristiwa itu.

Ujian Perlindungan Kerja Jurnalistik

Rangkaian peristiwa tersebut menempatkan perkara Mugni Ilma dalam konteks yang lebih luas, yakni perlindungan terhadap wartawan ketika menjalankan tugas jurnalistik.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers mengatur kemerdekaan pers, perlindungan hukum bagi wartawan dalam menjalankan profesinya, serta mekanisme penyelesaian keberatan terhadap pemberitaan.

Dalam praktiknya, penilaian apakah suatu perkara merupakan sengketa pemberitaan atau mengandung dugaan tindak pidana harus dilakukan dengan memeriksa fakta secara menyeluruh.

 Status seseorang sebagai wartawan tidak dengan sendirinya menghapus pertanggungjawaban hukum, tetapi aktivitas jurnalistik juga tidak semestinya langsung diperlakukan sebagai tindak pidana tanpa mempertimbangkan perlindungan dan mekanisme yang berlaku dalam hukum pers.

Karena itu, pemantauan Dewan Pers terhadap putusan perkara Mugni Ilma menjadi penting. Keterangan ahli yang telah disampaikan di persidangan, penerapan mekanisme penyelesaian sengketa pers, serta penilaian majelis hakim terhadap fakta dan alat bukti akan menjadi bagian penting dalam menentukan arah penyelesaian perkara tersebut.

Dewan Pers sendiri menyatakan menghormati proses persidangan, sembari menegaskan kembali pandangannya bahwa perkara itu seharusnya dibawa ke ranah Dewan Pers.

Kini, perhatian tertuju pada putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Selong dan bagaimana pertimbangan hukum dalam putusan tersebut menilai keterangan ahli Dewan Pers serta fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.  ( red )

JPU Melonak Nota Pembelaan , PH Mugni Ilma Akan Ajukan Duplik

newsmetrontb    10/26/2026    Comment   

JPU Melonak Nota Pembelaan , PH Mugni Ilma Akan Ajukan Duplik

Newsmetrontb.com_ SELONG  LOMBOK TIMUR   Jaksa Penuntut Umum (JPU) tetap bersikukuh menuntut Mugni Ilma alias Mugni bin Harpan dengan pidana penjara selama dua tahun dalam perkara dugaan tindak pidana pengancaman. Sikap tersebut disampaikan melalui tanggapan atau replik atas nota pembelaan (pledoi) terdakwa yang tertanggal 26 Oktober 2026.

Dalam dokumen repliknya, JPU meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong menolak seluruh dalil dan permohonan penasihat hukum terdakwa. JPU juga meminta agar Mugni dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 483 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

JPU berpendapat, pembuktian perkara telah didukung keterangan tujuh orang saksi, empat orang ahli, berita acara pemeriksaan barang bukti digital, serta keterangan terdakwa di persidangan.

Dalam replik tersebut, JPU menyatakan alat bukti yang diajukan telah memenuhi ketentuan hukum acara pidana dan mendukung pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Mugni.

Selain mempertahankan tuntutan dua tahun penjara dikurangi masa penahanan, JPU meminta agar terdakwa tetap ditahan dan biaya perkara sebesar Rp5.000 dibebankan kepada terdakwa.

Namun, penasihat hukum Mugni Ilma tetap mempersoalkan pembuktian unsur pidana dalam perkara tersebut. PH menilai Pasal 483 KUHP, baik dari sisi ancaman yang disampaikan secara tertulis maupun lisan, tidak terbukti berdasarkan fakta persidangan.

Kami meminta kepada Majelis Hakim untuk menolak tuntutan karena Pasal 483 secara tertulis maupun lisan tidak terbukti. Kami menganggap perkara ini dari awal terus didorong untuk diperkarakan, termasuk rekaman CCTV yang kosong," ujar penasihat hukum terdakwa.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pihak pembela masih mempertanyakan dasar pembuktian yang digunakan untuk menjerat Mugni. Rekaman CCTV yang disebut kosong juga menjadi salah satu hal yang disoroti PH dalam mempersoalkan proses perkara.

Di sisi lain, JPU tetap berpendapat bahwa alat bukti yang diajukan selama persidangan telah mendukung dakwaan. Perbedaan pandangan antara penuntut umum dan penasihat hukum itu kini menjadi bagian dari pertimbangan yang harus dinilai Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan.

Pokok persoalan yang menjadi perhatian dalam perkara ini adalah apakah unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan benar-benar terbukti melalui alat bukti yang diperiksa di persidangan, termasuk bagaimana alat bukti tersebut menghubungkan perbuatan terdakwa dengan unsur pemaksaan yang dipersoalkan dalam pledoi.

Putusan akhir berada di tangan Majelis Hakim yang akan menilai seluruh fakta persidangan, keterangan saksi dan ahli, alat bukti, tuntutan JPU, serta pembelaan terdakwa sebelum menentukan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan ( red ) 

Wakapolda NTB Sosialisasikan Bahaya Bulying di SMPN 6 Mataram

newsmetrontb    10/26/2026    Comment   

Wakapolda NTB Sosialisasikan Bahaya Bulying di SMPN 6 Mataram

Newsmetrontb.com_ KODYA MATARAM, NTB   Kepedulian terhadap dunia pendidikan terus ditunjukkan Polda Nusa Tenggara Barat (NTB). Melalui program Polisi Peduli Pendidikan, Wakapolda NTB Brigjen Pol. Hari Nugroho, S.I.K., mengunjungi SMPN 6 Mataram, Senin (26/10/2026), untuk mempererat silaturahmi sekaligus memberikan pembinaan kepada para siswa dan tenaga pendidik.

Kunjungan tersebut turut dihadiri sejumlah Pejabat Utama Polda NTB. Selain memperkuat kedekatan antara Polri dan masyarakat, kegiatan ini menjadi kesempatan bagi kepolisian untuk mendorong terciptanya lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas dari perilaku negatif.

Dalam kunjungan itu, Wakapolda NTB menyapa para guru dan siswa serta berdialog secara humanis. Ia secara khusus mengingatkan para pelajar agar menjauhi tindakan perundungan atau *bullying* yang dapat berdampak buruk terhadap kondisi psikologis korban dan mengganggu proses belajar di sekolah.

Selain perundungan, kenakalan remaja juga menjadi perhatian. Para siswa diajak untuk membangun pergaulan yang sehat, saling menghormati, menaati aturan, serta menghindari perilaku yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Wakapolda NTB juga menekankan pentingnya peran guru dalam melakukan pengawasan dan pembinaan secara berkelanjutan. Menurutnya, lingkungan sekolah harus menjadi tempat yang aman bagi seluruh siswa untuk menuntut ilmu, mengembangkan potensi, dan meraih cita-cita tanpa rasa takut terhadap ancaman maupun perlakuan tidak menyenangkan.

Kami berharap kegiatan pembinaan yang dilakukan kepolisian ini dapat mencegah pengaruh negatif bagi pelajar serta meningkatkan pemahaman terhadap hal-hal yang dapat membawa pengaruh buruk bagi pembentukan karakter para pelajar,” ujarnya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol. Mohammad Kholid, S.I.K., menjelaskan bahwa kunjungan kepolisian ke sekolah-sekolah merupakan bagian dari implementasi program prioritas Kapolri sekaligus bentuk nyata kepedulian Polri terhadap dunia pendidikan.

Kegiatan ini adalah Polisi Peduli Pendidikan dalam rangka mendukung kelancaran proses pendidikan di sekolah. Dengan kedekatan Polri dengan masyarakat diharapkan dapat mendorong terwujudnya Harkamtibmas di lingkungan pendidikan khususnya,” ungkapnya.

Ia menambahkan, kehadiran polisi di lingkungan sekolah tidak sebatas menyampaikan pesan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), tetapi juga membangun komunikasi serta hubungan yang harmonis dengan guru dan siswa.

Kunjungan kita ke sekolah-sekolah ini tujuannya untuk membangun kedekatan Polri dengan masyarakat sesuai moto Polri saat ini, yaitu ‘Polisi Bersama Masyarakat’,” tambahnya.

Polda NTB berharap program Polisi Peduli Pendidikan dapat memperkuat kolaborasi antara kepolisian, pihak sekolah, dan masyarakat dalam mencegah perundungan, kenakalan remaja, serta berbagai potensi gangguan keamanan di lingkungan pendidikan.

Melalui pembinaan sejak dini dan pengawasan bersama, para pelajar diharapkan tumbuh menjadi generasi yang disiplin, berkarakter, saling menghargai, serta mampu menciptakan lingkungan sekolah yang positif dan kondusif. ( red ) 

Antisipasi Kemacetan Wakapolda NTB Ikut Atur Lalin Bentuk Keperdulian Sama Masyrakat

newsmetrontb    10/26/2026    Comment   

Antisipasi Kemacetan Wakapolda NTB Ikut Atur Lalin Bentuk Keperdulian Sama Masyrakat

Newsmetrontb.com_ KODYA MATARAM. NTB  Wakapolda NTB Brigjen Pol. Hari Nugroho turun langsung mengatur arus lalu lintas pagi di Simpang Empat BI, Kota Mataram, Senin (26/10/2026) pukul 06.30 Wita. Kegiatan ini mendukung program prioritas Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto, yang mengusung tema besar Polisi Bersama Masyarakat.

Kehadiran polisi di jalan menjadi bentuk pelayanan langsung, untuk membantu masyarakat memulai aktivitas dengan aman dan nyaman," ujar Brigjen Hari Nugroho dalam pernyataannya di sela mengatur arus lalu lintas.

Pengaturan lalu lintas pada jam sibuk menjadi bagian dari upaya Polri menjaga kelancaran kendaraan, sekaligus meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Kehadiran pimpinan kepolisian di lapangan juga mencerminkan pendekatan humanis dalam pelayanan publik.

Kami ingin memastikan masyarakat merasakan kehadiran Polri melalui tindakan nyata, termasuk membantu kelancaran arus lalu lintas pada pagi hari," katanya.

Diungkapkan, program Polisi Bersama Masyarakat turut mendorong komunikasi dua arah agar polisi bisa menyerap aspirasi, mendengar keluhan, serta membangun kolaborasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Kami mengajak masyarakat ikut menjaga keamanan lingkungan, memelihara kerukunan, dan tidak ragu menyampaikan informasi yang dibutuhkan kepolisian," ungkapnya.

Selain pengaturan lalu lintas, kata Brigjen Hari Nugroho, Polri juga mengoptimalkan berbagai kegiatan pelayanan, mulai dari patroli, edukasi tertib berlalu lintas, kegiatan sosial, hingga pendekatan melalui kegiatan keagamaan bersama warga. Masyarakat juga dapat memanfaatkan layanan Call Center 110, untuk melaporkan gangguan keamanan atau keadaan darurat.

Sinergi polisi dan masyarakat menjadi kunci menciptakan lingkungan yang aman. Kami berharap warga memanfaatkan layanan kepolisian, serta bersama-sama menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif," tutup Brigjen Hari Nugroho. ( red ) 

Polda NTB Bongkar Dugaan Penimbunan Pertalite di Lombok Timur

newsmetrontb    10/26/2026    Comment   

Polda NTB Bongkar Dugaan Penimbunan Pertalite di Lombok Timur

Newsmetrontb.com_ KOTA MATARAM.       Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda NTB, Jumat (23/10/2026), mengamankan 1.734 liter BBM bersubsidi jenis Pertalite di Dusun Labuan Pandan Tengah, Desa Labuan Pandan, Kecamatan Sambelia, Lombok Timur. Polisi turut mengamankan seorang pria inisial AD, beserta mobil yang diduga digunakan untuk mengangkut BBM tersebut.

Direktur Reskrimsus Polda NTB Kombes Pol. Ade Zamrah,  S.I.K., M.H menjelaskan, pengungkapan kasus bermula dari informasi masyarakat mengenai dugaan penyalahgunaan dan penimbunan Pertalite bersubsidi. Menindaklanjuti informasi itu, tim Subdit IV Ditreskrimsus Polda NTB melakukan penyelidikan di wilayah Lombok Timur.

Informasi dari masyarakat menjadi pintu masuk bagi petugas untuk melakukan penyelidikan. Tim kemudian turun ke lapangan guna memastikan aktivitas yang dicurigai berkaitan dengan penyalahgunaan BBM bersubsidi," jelasnya.

Sekitar pukul 12.00 Wita, petugas melakukan pemantauan dan menemukan aktivitas pengangkutan Pertalite menggunakan banyak jerigen. Tim kemudian membuntuti pergerakan tersebut hingga menuju rumah terduga pelaku.

Penggerebekan dilakukan sekitar pukul 15.30 Wita. Dalam operasi itu, petugas mengamankan AD, seorang pria berprofesi sebagai petani yang berdomisili di wilayah Kecamatan Sambelia.

Petugas mengamankan seorang terduga pelaku beserta 51 jerigen berisi Pertalite dengan total volume 1.734 liter. Satu unit mobil Suzuki warna kuning bernomor polisi DK 1044 FH juga diamankan, karena diduga digunakan untuk mengangkut BBM," ungkap Kombes Ade.

Barang bukti yang disita selanjutnya menjadi bagian dari proses penanganan perkara. Polisi masih mendalami asal-usul BBM, tujuan pengangkutan, serta dugaan keterlibatan pihak lain dalam aktivitas tersebut.

Kombes Ade menegaskan, penanganan kasus tersebut menjadi bagian dari upaya penindakan terhadap dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Masyarakat juga diharapkan melaporkan aktivitas mencurigakan terkait distribusi BBM, agar penyalurannya tetap sesuai peruntukan.

Kami akan mendalami perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Informasi dari masyarakat sangat membantu petugas dalam mengungkap dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi . ( red ) 

Wakapolda NTB Ajak Keluarga dan Tokoh Agama Pelihara Kamtibmas

newsmetrontb    10/25/2026    Comment   

Wakapolda NTB Ajak Keluarga dan Tokoh Agama Pelihara Kamtibmas

Newsmetrontb.com_ KOTA  MATARAM. NTB Memperkuat toleransi antarumat beragama sekaligus mendorong peran aktif masyarakat dalam menjaga keamanan menjadi perhatian Polda Nusa Tenggara Barat (NTB). Hal tersebut diwujudkan Wakapolda NTB Brigjen Pol. Hari Nugroho, S.I.K., melalui kegiatan Minggu Kasih di Gereja Katolik Santa Maria Immaculata Mataram, Minggu (25/10/2026)

Kegiatan ini menjadi ruang silaturahmi antara kepolisian, tokoh agama, dan jemaat untuk mempererat komunikasi lintas agama sekaligus membangun sinergi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas).

Dalam kesempatan tersebut, Wakapolda NTB mengingatkan pentingnya keterlibatan orang tua dan tokoh agama dalam mencegah berbagai perilaku negatif yang dapat memengaruhi anggota keluarga maupun lingkungan sekitar, termasuk ancaman penyalahgunaan narkoba.

Menurutnya, perkembangan zaman dan teknologi menuntut orang tua untuk semakin meningkatkan pembinaan serta pengawasan terhadap anggota keluarga. Pendampingan yang baik diharapkan mampu meminimalkan risiko anak-anak dan generasi muda terjerumus dalam aktivitas yang merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Wakapolda juga mengajak para orang tua, tokoh agama, dan generasi muda untuk mengisi waktu dengan kegiatan produktif serta lebih bijak dalam memilih pergaulan dan aktivitas sehari-hari.

Peran penting kita semua tentu sangat dibutuhkan dalam rangka mewujudkan Harkamtibmas di NTB,” ujarnya.

Ia berharap pesan-pesan pencegahan yang disampaikan dalam kegiatan tersebut tidak berhenti di lingkungan gereja, tetapi turut diteruskan kepada keluarga, tetangga, dan lingkungan pergaulan. Dengan demikian, kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba dan berbagai bentuk perilaku negatif dapat semakin meningkat.

Sementara itu, Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol. Mohammad Kholid, S.I.K., menjelaskan bahwa Minggu Kasih merupakan salah satu program prioritas Kapolri untuk memperkuat kedekatan Polri dengan masyarakat, termasuk tokoh agama dan umat Nasrani.

Program ini juga menjadi sarana membangun kerukunan, menciptakan rasa aman dan nyaman, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban.

Minggu Kasih merupakan salah satu program Polri untuk menjalin kedekatan dengan tokoh agama dan masyarakat, sehingga diharapkan dapat terjalin kerja sama dalam rangka mewujudkan Harkamtibmas yang kondusif,” ungkapnya.

Polda NTB berharap kegiatan Minggu Kasih dapat terus mempererat hubungan antara kepolisian dan komunitas keagamaan. Melalui komunikasi yang terbuka, kepedulian keluarga, serta kolaborasi seluruh elemen masyarakat, upaya menjaga kerukunan dan mencegah penyalahgunaan narkoba diharapkan semakin efektif.

Kebersamaan tersebut menjadi bagian dari komitmen Polri untuk hadir di tengah masyarakat tanpa membedakan latar belakang agama, sekaligus menguatkan semangat *Polisi Bersama Masyarakat* demi terwujudnya NTB yang aman, harmonis, dan kondusif. ( red )